Ketum Bamus Betawi, Bang Oding: “Bertemu Para Sultan, Disambut Bagaikan Sultan Betawi”

Condet – Tengoklah Aceh, Papua, Bali dan Yogjakarta. Daerah ini punya pemimpin adatnya sendiri. Bahkan posisinya lebih tinggi dari Kepala Daerah dan para pejabat tinggi lainya. Maju dan berkembangnya suatu daerah, ditentukan oleh pemimpin adatnya, termasuk  kebijakan peraturan daerah yang di dalam nya menentapkan pemimpin daerah harus Putra Asli Daerah.  Bagaimana dengan Betawi?

Dalam Diskusi Betawi Kita yang ke-23 di Warung Seni “Lakone”, Jl. Eretan 1, Condet Balekambang, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu (27 Agustus 2017), Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, H. Zainuddin, MHSE, bicara banyak tentang lika-liku dan dinamika menerbitkan Perda Pelestarian Kebudayaan Betawi dan pengalamannya bertemu dengan sejumlah Pemimpin Adat di beberapa daerah Indonesia.

“Saya pernah ke Aceh, bertemu dengan Nanggroe Darussalam. Dalam pertemuan itu, kepala adat beserta jajaran datang, termasuk para pejabat tinggi  setempat hingga badan anggarannya. Saya terheran-heran, Kepala Adat bisa manggil pejabat tinggi di daerahnya. Jangan coba-coba, kebijakan daerah yang bertentangan dengan ketetapan pemimpin adatnya, atau tidak melaksanakan adat-istiadatnya, akan diusir dari Aceh,” kata H. Zainuddin yang akrab disapa Bang Oding.

Perlu diketahui, Lembaga Wali Nanggroe adalah sebuah lembaga yang mengatur kepemimpinan adat di Aceh. Lembaga ini bertindak sebagai pemersatu masyarakat Aceh dibawah prinsip-prinsip yang independen.

Lembaga Wali Nanggroe juga memangku kewibawaan dan kewenangan dalam membina serta mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, upacara-upacara adat, serta melaksanakan penganugerahan gelar kehormatan.

Begitu juga saat Bang Oding berada di Papua. Seorang Gubernur, termasuk Bupati, Pangdam dan Kapolda pun mengghormati Majelis Rakyat Papua. Orang Papua pun Perda sendiri yang didalamnya mengatur kebijakan, bahwa wajib hukumnya Pemimpin Daerah berasal dari Putra Asli Daerah Papua.

“Sama halnya dengan Bali yang  maju dengan seni budayanya, baik pengrajinnya hingga tari-tariannya. Dunia mengenal Bali sebagai Pulau Budaya. Pemerintah Daerahnya pun menerbitkan Perda sejak tahun 1965. Lalu, Yogyakarta jauh lebih dulu memiliki Perda, sejak tahun 1957. Lalu kapan kaum Betawi punya Perda sendiri?

Pertanyaan itulah yang telah saya perjuangkan, hingga terbitlah Peraturan Daerah  Provinsi I Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Perda tersebut ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 9 September 2015. Ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama alias Ahok, dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Saefullah.

Perda tersebut juga disertai dengan lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 229 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi.

“Sebelum lahirnya Perda dan Pergub, ada yang bilang Betawi seperti anak haram, nggak punya bapak-ibu. Pemerintah Daerah DKI saja belum mengakui Betawi sebagai Putra Asli Daerah,” kata Bang Oding.

Ketika diundang Sri Sultan Hamengkubowo di Yogyakarta, Bang Oding sempat minta contoh Perda setempat. Di Kepulauan Riau, ia juga bertemu dengan Sultan Ali haji, dan beri gelar Datok Amanah. Kemudian, bertemu Mufti kesultanan Islam Ternate dan wilayah Nusantara lainnya.

“Saat ada pertemuan dengan para sultan seluruh Nusantara, ada yang bilang, Betawi itu suku baru dan tidak punya Sultan alias rajanya. Tapi tiga hari sebelum Lebaran Betawi, saat ada pertemuan dengan para pemimin adat seluruh Nusantara, saya disambut seraya mengatakan, Selamat Datang Sultan Betawi. Sebagai Ketua Umum Bamus Betawi pun saya telah sejajar dengan para sultan-siltan lainnya,” ujar Bang Oding sambil tersenyum.

Dalam Musyawarah Besar Bamus Betawi, Bang Oding menegaskan, sudah waktunya Betawi maju, memperjuangkan dirinya yang telah lama terzalimi di tanahnya sendiri. Kita orang Betawi harus bangkit, bersatu, dan menetapkan Betawi sebagai Putra Asli Daerah yang sah.

“Kita perjuangan abis-abisan. Kita berkoordinasi dengan LKB dan Badan legislatif untuk mengagendakan adanya Perda tentang pelestarian budaya Betawi. Fraksi yg mengusulkan Perda itu adalah Partai Golkar, dimana saya ada di dalamnya. Hingga terbitlah Perda No 4 tahun 2015. Proses dan lika-likunya luar biasa.”

Dikatakan Bang Oding, Orang Betawi ada sejak 3000 tahun yang lalu. Betawi adalah bangsa yang tua, kaya dengan nilai-nilai luhur budayanya. Betawi juga bukan ujug-ujug jadi Ibukota negara. Di Tanah Betawi lah Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Betawi tanahnya para ulama, menjadi kramat dan  punya karomah di dalamnya. (des)

Komentar

komentar